Klasifikasi Ilmu Pengetahuan (3)


Etika dan Politik

Al-Farabi menympulkan penjelasannya dengan diskusi politik dengan dua sub-bagian, yaitu etika: studi tentang sifat-sifat etika, dan politik: studi tentang lembaga-lembaga politik. Keduanya memiliki kesamaan mengenai penyelidikan sifat moral dan hukum (sunan) untuk memastikan bahwa kebahagiaan sejati dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan “aturan kerajaan” (royal rule) dalam rangka menjaga kebahagiaan dan cara menuju ke sana.

Aturan kerajaan (ri’asah malikiyah) terdiri dari dua jenis: virtuous, yaitu sifat-sifat moral untuk melindungi kebahagiaan sejati, dan non-virtuous, yaitu sifat-sifat yang menekankan tindak-tindakan atau ciri-ciri untuk memperoleh kebahagiaan imajiner. Jika tujuan yang ingin dicapai adalah kekayaan, aturan ini disebut ignominy (nadhalah); jika ingin mencapai kehormatan, aturan ini disebut timocracy (karanah); jika ingin mencapai penaklukkan (taghallub), aturannya disebut tyranny atau despotism.

Hal ini penting untuk disebutkan karena dalam klasifikasi tentang ilmu-ilmu praktis dalam The Enumeration (Ihsa al-‘Ulum), Al-Farabi berkonsentrasi pada politik dengan merujuk pada etika. Hal ini dikarenakan ia sangat memahami karya Aristoteles yang berjudul Nicomachean Ethics (Niqumakhia) dan telah memberi komentar atas karya tersebut, tetapi tidak memberi komentar terhadap Politics. Risalah ini (Politics) adalah satu-satunya karya Aristoteles yang tidak pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada saat itu. Dalam Selected Excerpts (Fusul), hal itu dibenarkan bahwa Al-Farabi membahas pertanyaan mengenai etika yang akan dibahas selanjutnya.

Di dalam Ihsa al’Ulum, Al-Farabi menyatakan bahwa politik memiliki dua aspek, yaitu berlakunya hukum universal dan latihan praktis; keduanya diperkuat oleh uji pengalaman dan pengamatan panjang yang memungkinkan penguasa mampu menghadapi masalah atau situasi tertentu. Itulah sebabnya mengapa seni politik dibagi menjadi dua bagian: a) bagian legislatif, yang menetapkan aturan-aturan dan ajaran universal; dan b) bagian praktis, yang diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa.[1]

Ilmu Pengetahuan Islam

Ihsa al-‘Ulum ditutup dengan dua ilmu pengetahuan Islam, yaitu yurisprudensi (fiqh) dan teologi (kalam). Fiqh didefinisikan sebagai seni seseorang untuk membuat kesimpulan dari pemberi hukum (Nabi) yang menyatakan sesuatu secara eksplisit dalam penentuan kasus tertentu dan apa yang secara eksplisit tidak dinyatakan.[2] Hal tersebut harus dilakukan seterang mungkin apa yang dimaksud pemberi hukum yang mengatur bangsa dan agama tertentu (millah). Masing-masing agama memiliki keyakinan tertentu yang mencakup keyakinan kepada Tuhan, sifat-Nya, dan penciptaan dunia di satu sisi, serta memiliki ritual-ritual untuk memuliakan Tuhan dan mengatur berbagai hubungan, di sisi lain. Itulah sebabnya hukum mengatur dua bagian, yaitu keyakinan dan tindakan yang secara tradisional berhubungan dengan masalah fundamental (ushul) dan yang mengatur dengan masalah partikular (furu’).

Teologi didefinisikan sebagai seni seseorang untuk mendukung keyakinan dan praktik-praktik tertentu sebagaimana diucapkan pemberi hukum serta sanggahan dari semua pernyataan yang bertentangan dengannya.[3] Teologi juga mengatur dua bagian, yaitu keyakinan dan tindakan. Keduanya akan berbeda sepanjang teolog tidak membuat deduksi dari pernyataan pemberi hukum. Teolog akan sama dengan ahli hukum ketika menggunakan prinsip yang sama dalam mendukung kepercayaannya yang diambil dari pemberi hukum, yaitu teks-teks sakral keagamaan yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadits.

Kaum literalis atau tradisionalis mengatakan bahwa keyakinan terhadap ajaran agama tidak boleh diuji oleh penilaian atau penalaran manusia, karena teks-teks keagamaan lebih tinggi dari nalar; teks keagamaan berasal dari wahyu Ilahi dan mengandung misteri Ilahi tertentu yang tidak dapat dibatasi atau dipegang nalar manusia.[4]

Lebih lanjut kelompok ini berpendapat bahwa fungsi seluruh wahyu secara khusus untuk memenuhi kebutuhan umat manusia, oleh karena itu tidak dapat dibatasi oleh nalar; sebab bila nalar saja merasa cukup, maka tidak akan ada kebutuhan kepada kenabian atau wahyu. Kadang-kadang agama mengajarkan sesuatu yang tidak dapat diakses oleh kognisi manusia, dan ada sebagian manusia yang menolak karena ajaran tersebut tidak rasional. Selain itu, tidak peduli bagaimana tingkat kesempurnaan intelek manusia yang mungkin dicapai, posisinya bagi kelompok ini tidak lebih baik daripada seorang anak kecil atau orang bodoh. Apa yang telah diwahyukan oleh Tuhan sudah sempurna dan tidak boleh dipertanyakan. Oleh karena itu tidak diperlukan penalaran, atau teori-teori untuk mengkonfirmasi ajaran-ajaran agama.[5]

Selain kelompok tersebut, menurut Al-Farabi ada sekelompok kaum yang menamakan diri sebagai Mu’tazilah; menurut kelompok ini, pernyataan atau kata-kata pemberi hukum (Nabi) dapat ditafsirkan dengan prinsip-prinsip rasional. Selain untuk menafsirkan kata-kata pemberi hukum, prinsip-prinsip rasional dapat digunakan untuk membantah prinsip-prinsip yang bertentangan dengan ajaran agama. Bila ada prinsip yang bertentangan dengan ajaran agama, sikap yang baik adalah memilih prinsip yang sesuai dengan ajaran agama dan mengabaikan yang lainnya. Hakikatnya kelompok ini sama seperti kelompok pertama dan secara dogmatis menyatakan bahwa proposisi-proposisi agama adalah benar, karena berasal dari Nabi yang tidak akan berbohong atau tidak akan berbuat salah.[6]

Kelompok ketiga bersifat pragmatis dalam beragama. Kelompok kelima meyakini bahwa ada cara di atas wacana rasional untuk membungkam lawan. Terkadang kelompok ini menggunakan cara mengintimidasi, mengancam, atau mengacaukan untuk mencapai tujuannya.[7] Kelompok kelima lebih agresif, bagi mereka agama yang dianutnya adalah benar dan tidak perlu dipertanyakan. Kelompok ini membolehkan membantah paham di luar kelompoknya dengan setiap cara yang mungkin; tidak ragu untuk berbohong, menyesatkan, melumpuhkan, atau melebih-lebihkan apa yang diyakininya. Mereka berpedoman bahwa terhadap orang atau kelompok penentang agama dapat: 1) dinyatakan sebagai musuh, cara-cara berbohong atau menyesatkan diperbolehkan terhadapnya, dan 2) dinyatakan bukan musuh nyata, tapi digolongkan sebagai orang-orang bodoh.[8]

Pembagian golongan di atas menurut Al-Farabi sebagai berikut. Golongan pertama merujuk kepada Madzhab Hanbali atau Maliki yang jarang menggunakan argumen selain tekstual ajaran agama; golongan kedua merujuk kepada Mu’tazilah yang mendukung penafsiran ajaran agama; golongan ketiga merujuk kepada kaum apologis yang biasanya cenderung melawan kesalahan dengan kesalahan; golongan keempat dan kelima pendukung ordo religius yang membenarkan penggunaan kewenangan untuk mencapai tujuan dialektis dengan cara apapun, termasuk perang terbuka.


[1] Ibid, hal: 127.

[2] Ibid, hal: 130; dan Kitab al-Millah, hal: 50.

[3] Ibid, hal: 131; dan Kitab al-Millah, hal: 47.

[4] Ibid, hal: 132.

[5] Ibid, hal: 135.

[6] Ibid, hal: 136.

[7] Ibid, hal: 137.

[8] Ibid, hal: 138.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: